Bupati Bengkulu Selatan Tegaskan Penanganan Objektif Insiden di SMPN 1, Hak Anak Menjadi Prioritas

Indonesiaraja.com, Manna - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan akan menangani secara objektif dan profesional permasalahan yang melibatkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menjabat sebagai camat terkait insiden yang terjadi di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan beberapa waktu lalu.

Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin, S.Sos., menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memisahkan proses penegakan disiplin terhadap ASN yang bersangkutan dengan upaya perlindungan dan pemulihan hak anak yang terdampak dalam peristiwa tersebut.

Menurut Bupati, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN akan diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penanganan terhadap aspek disiplin kepegawaian akan dilakukan oleh instansi terkait, termasuk Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Pelanggaran aturan yang dilakukan oleh ASN akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini akan ditangani oleh tim yang berwenang agar berjalan objektif dan profesional,” ujar Bupati Rifai saat ditemui di ruang kerjanya.

Di sisi lain, Bupati menegaskan bahwa perhatian utama pemerintah daerah juga tertuju pada kondisi psikologis dan hak-hak anak yang diduga mengalami ketidaknyamanan saat mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) berbasis komputer.

Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat perbedaan informasi terkait sisa waktu pengerjaan ujian yang diduga memengaruhi konsentrasi peserta saat menyelesaikan soal. Pemerintah daerah akan mendalami informasi tersebut guna memastikan fakta yang sebenarnya.

“Apabila benar terjadi kendala yang menyebabkan anak merasa tertekan saat mengerjakan ujian, maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius. Kita harus melihat persoalan ini secara objektif dan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, anak tersebut memiliki rekam jejak prestasi akademik yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan dan pendampingan agar yang bersangkutan tidak mengalami tekanan mental yang dapat memengaruhi masa depannya.

Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan akan dilibatkan dalam proses pendampingan dan pemulihan hak anak, sekaligus melakukan penelusuran terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian.

“Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak. Jangan sampai peristiwa seperti ini berdampak pada mental maupun semangat belajarnya. Jika memang anak tersebut berprestasi, maka sudah sepatutnya kita memberikan dukungan penuh agar potensinya tetap berkembang,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati juga meminta agar evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan ujian berbasis teknologi dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu mendukung dan mempermudah proses pendidikan, bukan justru menimbulkan hambatan bagi peserta didik.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secara adil, transparan, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus memastikan seluruh aparatur pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku.

[Adv]